ILMU ADMINISTRASI NEGARA PUBLIK

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tujuan dan Manfaat Kuliah
Kegiatan dan dinamika kerja sama manusia merupakan gejala yang bersifat universal. Kegiatan kerja sama dalam bidang-bidang yang bersifat publik merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara.
Oleh karena itu, melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Anda akan memiliki dasar-dasar pengetahuan ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan proses kerja sama dalam bidang-bidang yang bersifat publik dalam rangka mencapai tujuan negara secara lebih efisien dan efektif.
Hubungan Ilmu dan Teori
Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik, pengetahuan daripadanya dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum.
Teori merupakan seperangkat proposisi yng berhubungan secara logis dan dinyatakan secara sistematis, yang menggambarkan dan menjelaskan seperangkat gejala-gejala empiris.
Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan. Teori menerangkan dengan cara menspesifikasikan variabel mana berhubungan dengan variabel mana.
Jadi teori dimaksudkan untuk menganalisis, menjelaskan dan menerangkan suatu fenomena tertentu. Teori dikembangkan melalui penelitian sistematik yang didasarkan pada data empirik.
Fungsi teori dan ilmu adalah:
1.Memberikan deskripsi yaitu menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yg dipersoalkan
2.Memberikan eksplanasi artinya menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa.
3.Membuat prediksi artinya membuat ramalan atau estimasi
4.Pengendalian artinya melakukan tindakan untuk mengendalikan sesuatu.
Pengertian dan Penjelasan Administrasi
a. Pengertian
Administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama ( HA. Simon)
b. Penjelasan
Agar sumber daya yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan tersebut berjalan efektif, efesien, dan produktif diperlukan manajemen yang baik, baik sejak proses perencanaan, pengorganisasian, aktivitas organisasi, sampai kepada pengawasan. Jadi dengan demikian inti dari administrasi adalah manajemen.
Pengertian Administrasi Negara
Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), kelak menjadi presiden Amerika Serikat, menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly.
Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson akan pentingnya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system (sistem perkoncoan) yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara.
Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara
Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.
Pentingnya Studi Administrasi Negara
Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian.. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu:
Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
Administrasi negara mengharapkan kepatuhan.
Administrasi negara mempunyai prioritas.
Administrasi negara mempunyai kekecualian.
Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
Penampilan administrasi negara sulit diukur.
Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.
Identifikasi Administrasi Negara
Identifikasi terhadap administrasi negara, menurut pendapat Gerald E. Caiden, dapat ditempuh melalui lima cara berikut:
a. Identifikasi administrasi pemerintahan.
b. Identifikasi organisasi publik.
c. Identifikasi orientasi sikap administrasi.
d. Identifikasi proses yang bersifat khusus.
e. Identifikasi aspek publik.
Administrasi negara tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari ke empat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi dan proses yang bersifat khusus.
Lima identifikasi mengandung unsur yang bersifat umum, yakni: administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik, dalam arahan politik, dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik.
Beberapa Pelopor Ilmu Administrasi:
Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul “Scientific Management”, Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang berjudul “General and Industrial Management”
L. Gulick (1937) yang berjudul “Notes on the Theory of Organization” di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting).
Lahirnya Ilmu Administrasi Negara
Administrasi Negara lahir dengan dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul: “Introduction to the Study of Public Administration” pada tahun 1926. Buku White yang mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien seperti yang dituangkan pada karya Frederick Taylor (1912) dan Henry Fayol (1916)
Kelahiran Ilmu Administrasi Negara sangat dipengaruhi oleh dua cabang ilmu besar yang lain, yaitu: Ilmu Politik dan ilmu manajemen. Kesadaran bahwa Ilmu Administrasi Negara tidak dapat terlepas dari Ilmu Politik, karena proses administrasi pemerintahan tidak terlepas dari proses politik, dan realitas bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak dapat diterapkan secara general pada organisasi pemerintah dan swasta sekaligus makin mengukuhkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Negara adalah ilmu tentang bagaimana proses administrasi pemerintahan dikelola dengan baik dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang kontekstual dengan tujuan organisasi pemerintah itu dibentuk, yaitu untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik.
Fokus dan Lokus Ilmu Administrasi Negara
Identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi makin jelas, yaitu: ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).
Paradigma Ilmu Administrasi Negara
Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara
Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)
Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 – sampai sekarang)
Paradigma I :
Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)
Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:
1)fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara,
2)fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.
Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada ( government Bureucracy ) birokrasi Pemerintahan.
Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kakian apa yang akan dibahas dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas
Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.
Paradigma II:
Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)
Di awali dengan terbitnya Principles of Public Adminisration karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi,
Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Focus kajian Administrasi Publik
Sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.
Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah :
F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuyk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlua ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan à ( prinsip management ilmiah Taylor )
Kemudian disempurnakan oleh Fayol ( POCCC ) dan Gullick dan Urwick ( Posdcorb )
Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration ) à Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik
Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin
Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.
Paradigma III
Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration ) à Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik
Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin
Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.
Paradigma IV:
Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970)
Istilah Administrative Science digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada focus tetapi tidak pada locusnya,
Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.
ParadigmaV:
Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)
Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplain AN:
1) Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni
2) Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persolan mengenai kebijaksanaan publik.
Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (Public Affairs).
Pertemuan Ke_2
Lima Model Administrasi Negara dan Ciri-ciri Administrasi Negara
TEORI DAN TEORITISI UNIT ANALISIS CIRI-CIRI NILAI YANG DIMAKSIMALKAN
MODEL BIROKRASI KALSIK:
TAYLOR, WILSON, WEBER,GULLICK URWICK ORGANISASI :
KELOMPOK PRODUKSI,INSTANSI PEMERINTAH,BIRO,KELOMPOK KERJA STRUKTUR,HIRARKI, PEGENDALIAN,OTORITAS,DIKOTOMI, KEBIJAKAN ADMIISTRASI,RATAIPERINTAH, KESATUAN PERINTAH, RENTAG KENDALI, PENGANGKATAN ATAS KEMAMPUAN, SENTRALIASASI EFISIENSI, EKONOMI, DAN EFEKTIFITAS
MODEL NEO BIROKRASI :
SIMON,CYERT, MARCH,GORE KEPUTUSAN POSITIVIS LOGIS,PENELITIAN OPERASI, ANALISA SISTEM,ILMU MANAJEMEN, PRODUKTIVITAS RASIONALITAS, EDISIENSI, EKONOMI
MODEL INSTTITUSI : LINDBLOOM, J. THOMPSON, MOSHER, BLAU, RIGGS KEPUTUSAN : KEPUTUSAN TAMBAHAN, PRILAKU ORGANISASI, PERILAKU INDIVIDU, PERBANDINGAN PERILAKU ORGANISASI, ORGANISASI DAN KEBUDAYAAN EMPIRIS, POSITIVIS, BIROKRASI ADALAH CERMINAN KEBUDAYAAN, KOMPETISI, TEKHNOLOGI, RASIONALITAS, INKREMENTALISME, KEKUASAAN, ERILAKU BIROKRASI ILMU ANALISA NETRAL TENTANG PERILAKU ORGANISASI, INKREMENTALISME, PLURALISME KRITIK
HUBUNGAN KEMANUSIAAN: MCGREGOR, ARGYRIS INDIVIDU DAN KELOMPOK KERJA : HUB. PENGAWAS DAN PEKERJA, DAYA GUNA PENGAWAS/PEKERJA, PERUBAHAN PERILAKU HUB. ANTAR PRIBADI DAN ANTAR KELOMPOK, KOMUNIKASI, MOTIVASI, PERUBAHAN, PEMBAGIAN OTORITAS, KONSENSUS KEPUASAN KERJA, PERKEMBANGAN PRIBADI, HARGA DIRI INDIVIDU
MODEL PILIHAN PUBLIK : OSTROM, BUCHANAN, OLSON, OPPENHEIMER HUB. ORANISASI/KLIEN DAN DISTRIBUSI BARANG-BARANG MASY. UMUM: DESENTRALISASI STRUKTUR, SEKTOR PUBLIK SEBAGAI PASAR, BESARNYA KELOMPOK KLIEN DAN DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK ANTI BIROKRASI, ORIENTSI PELAYANAN PUBLIK, DESENTRALISASI, HUKUM PASAR PILIHAN ATAU KEHENDAK WARGA NEGARA, KESEMPATAN MEMPERGUNAKAN PELAYANAN YANG SAMA, PERSAINGAN
Osborn dan T Gaebler dan dioperasionalkan Osborn dan Plastrik à Pemerintahan yang katalistik , memberdayakan, semamgat kompetisi, beriorientasi pada misi, mementingkan hasil bukan cara, mengutamakan pelanggan, wirausaha, antisipatif, dandesentralistik, dan berorientasi pasar
Era New Public Administration ( J. V. Denhard ) dalam “ New Public service à Melayani warga masyrakat bukan pelanggan; Mengutamakan kepentingan Publik ; Lebih menghargai warga negara bukan kewirausahaan, Berfikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari akuntabilitas bukan suatu yang mudah, melayani dari pada mengendalikan, menghargai orang buka produktivitas semata
Ciri Administrasi Negara
1. Aministrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (Unavoidable),
titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary(sewaktu-waktu)
2. Administrasi Negara mempunyai Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya
Negara Mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan Kepatuhan terhadap Hukum, Kekuasaan untuk melaksanakan Paksaan dipahami sebagai (coercive power),
Administrasi negara merupakan penjelamaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, Kehakiman, dll
3.Administrasi Negara Mempunyai Prioritas
Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahtrakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.
4.Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas
Dimana terdapat lingkupan masyarakat dalam negar yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.
5. Top mangement dari Administrasi Negara bersifat Politis.
Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan Privat.
6. Pelaksanaan Administrasi negara relatif sulit diukur
administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai perdamain dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara,
karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka AN menjadi relatif sulit untuk diukur .
Bidang Studi Administrasi Negara
Studi Perilaku dan Sumber Daya
1.Pandangan filosofi mengenai administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: pandangan makro dan pandangan mikro.
2.Etika administrasi dibahas dalam hubungannya dengan masalah tujuan dan cara yang diperlakukan dalam lingkungan birokrasi. Studi perilaku administrasi berguna:
a. menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu;
b. memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak;
c. memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi
3.Perhatian pada elemen manusia ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan individu.
4.Administrasi keuangan pada tingkat nasional dipandang sebagai isu politik dan sosial.
Studi Perbandingan dan Pengembangan
1.Administrasi Pemerintah Daerah berusaha menganalisis pemerintah daerah sebagai fenomena administrasi, sebagai satu bagian penting dalam kehidupan kenegaraan, di mana sistem administrasi pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional faktor-faktor lingkungan.
2.Perbandingan Administrasi Negara sebagai pendatang baru dalam dunia akademik kelahirannya didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni: untuk memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat agar semua program bantuan teknis berhasil.
3.Kegiatan-kegiatan dalam rangka studi Organisasi dan Metode meliput tiga hal berikut: penyelidikan organisasi, penyempurnaan metode, dan penelaahan tata ruang.
4.Usaha pengembangan/pelembagaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki efektivitas dan kesehatan organisasi dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan perilaku. Pengembangan/ pelembagaan organisasi dipandang sebagai analisis segi kemanusiaan dalam seluruh kehidupan organisasi.
5.Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mendorong tumbuhnya studi administrasi terhadap bidang-bidang khusus. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
Jenis-jenis Teori Administrasi Negara
William L Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari:
1) teori deskriptif.
2) teori preskriptif.
3) teori normatif.
4) teori asumtif.
5) teori instrumental.
Stephen P. Robbins, yang mengajukan lima teori administrasi, sebagai berikut.
1) teori hubungan manusia.
2) teori pengambilan keputusan.
3) teori perilaku.
4) teori sistem.
5) teori kontingensi.
Stephen K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut.
1) teori deskriptif.
2) teori normatif.
3) teori asumtif.
4) teori instrumental.
Empat kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal “apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan dengan soal “apa yang seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif berhubungan dengan soal “pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan teori instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.
Mazhab-mazhab Teori Administrasi Negara
1. Menurut C.L. Sharma ada enam mazhab teori administrasi negara, yakni: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, sistem sosial, matematika, dan teori keputusan.
2. Gerald Caiden mengemukakan delapan mazhab teori administrasi negara, yang terdiri dari: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, analisis birokratik, sistem sosial, pembuatan keputusan, matematika, dan integrasi.
3. Kedelapan mazhab teori administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Caiden, sebenarnya dapat dikelompokkan lagi dalam dua mazhab: mazhab reduksi proses administrasi dan mazhab sistem holistik administrasi. Tetapi pengelompokan ini juga tidak memuaskan, yang pada gilirannya melahirkan mazhab integrasi.
4. Para pendukung mazhab integrasi (integrationis) bermaksud untuk mengintegrasikan semua teori administrasi negara. Ada dua strategi yang mereka tempuh. Pertama dengan melakukan konsolidasi teori-teori administrasi, dan kedua dengan meleburkan semua administrasi negara menjadi satu teori yang tertinggi.
Pertemuan Ke_3
Pendekatan-pendekatan dalam Administrasi Negara
Menurut pendapat Maurice Spiers pendekatan-pendekatan dalam administrasi negara adalah pendekatan matematik, sumber daya manusia dan sumber daya umum. Sedang menurut Robert Presthus adalah pendekatan institusional, struktural, perilaku, dan pasca perilaku. Bagi Thomas J. Davy pendekatan yang dimaksud terdiri dari manajerial, psikologis, politis, dan sosiologis.
Pendekatan proses administrasi memandang administrasi sebagai satu proses kerja yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendekatan ini juga sering kali disebut dengan pendekatan operasional.
Pendekatan empiris hendak melakukan generalisasi atas kasus-kasus yang telah terjadi secara sukses. Pendekatan ini sering kali disebut juga sebagai pendekatan pengalaman.
Pendekatan perilaku manusia memandang bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi tergantung pada penerapan prinsip-prinsip psikologis. Pendekatan ini telah menampilkan aspek manusia sebagai elemen utama administrasi.
Pendekatan sistem sosial memandang administrasi sebagai satu sistem sosial. Kesadaran akan berbagai keterbatasan organisasi dapat menumbuhkan semangat kerja sama di antara anggota-anggota organisasi.
Pendekatan matematik memandang model-model matematik dapat diterapkan pada administrasi, dengan tujuan untuk melakukan peramalan.
Pendekatan teori keputusan memandang pembuatan keputusan sebagai fungsi utama administrasi. Semula pendekatan ini hanya membahas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif dalam memilih tindakan yang akan diambil, tetapi kemudian pendekatan ini juga mengkaji semua aktivitas organisasi.
Dinamika Ilmu Administrasi Negara:
Dari Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik
Upaya mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan di muka ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi.
Menurut Dwiyanto (2007) lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah.
Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik akan tetapi juga memproduksi barang dan jasa privat.
Pratikno (2007) juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, dengan lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society. Secara lebih tegas
Thoha (2007) bahkan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma: “[…] dari orientasi manajemen pemerintahan yang warga negara menjadi berorientasi ke pasar (market)”. Pasar di sini menurut Thoha secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public).
Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle (1997:4) sebagai “too much state”, di mana negara di pertengahan tahun 1980an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada: jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.
Organisasi Administrasi dan Manajemen serta Birokrasi
Definisi dan penjelasan Organisasi
Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang dapat diidentifikasi, bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama (Stephen P Robbins, 1994 : 4 )
Penjelasan
Dalam organisasi terdapat serangkaian aktivitas dengan melibatkan sumber daya, baik manusia maupun bukan manusia. Agar proses tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan, diperlukan proses administrasi. Jadi dengan demikian inti dari organisasi adalah administrasi
Definisi dan penjelasan Manajemen
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan,serta mengawasi aktivitas-aktivitas sesatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam dalam mencapai sasaran secara efektif dan efisien (Robert dalam Winardi, 1990 : 4 )
Penjelasan
Dalam proses manajemen terdapat aktivitas organisasi yang dirancang secara sistematis melalui tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, aktivitas organisasi, sampai kepada pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Aktivitas-aktivitas tersebut dirancang, digerakkan, dan diawasi oleh seoang manajer/pemimpin. Dengan demikian, inti dari manajemen adalah kepemimpinan
Dasar-dasar Manajemen
Perkembangan teori manajemen, menurut pendapat Leonard J. Kazmier, dapat dibagi dalam empat periode yakni:
1. Gerakan manajemen ilmiah.
2. Prinsip-prinsip umum manajemen.
3. Pengaruh dari ilmu perilaku.
4. Pendekatan sistem dan kuantitatif.
Pengertian Birokrasi
BUREAU (Prancis) : Kantor / meja
KRATEIN (Yunani) : mengatur
Birokrasi à mengatur dari belakang meja
Birokrasi : tipe organisasi
– tugas-tugas administratif
– koordinasi scr sistimatik
– banyak anggota
Definisi Birokrasi Menurut Ahli
1.Max Weber
Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yg dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara tertentu, didasarkan aturan tertulis oleh org2 yg berkompeten dibidangnya.
2.Rouke
Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yg terstruktur dlm sistem hirarki yg jelas, dilakukan dg aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yg terpisah dg bagian lainnya, oleh orang yg dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.
3.Bintoro Tjokroamidjojo èFritz Morstein Marx
Birokrasi adalah tipe organisasi yg dipergunakan pemerintahan modern utk pelaksanaan berbagai tugas2 yg bersifat spesialisasi, dilaksanakan dlm sistem administrasi yg khususnya oleh aparatur pemerintah
à mengorganisir scr teratur
à tujuan pekerjaan cepat dan terorganisir
4.Blau dan Page
Birokrasi adalah tipe organisasi yg dimaksudkan utk mencapai tugas2 administrasi yg besar dengan cara mengkoordinir secara sistimasis pekerjaan banyak orang. à Birokrasi utk efisiensi
5.Rian Nugroho Dwidjowijoto
Birokrasi adalah suatu lembaga yg kuat dan mampu menghadapi hal-hal yg baik maupun buruk sebagai instrumen administrasi rasional yg netral pada skala besar.
à Urusan besar dan kontinu
à Birokrasi dijabarkan sbg PNS
6.Rahman
Birokrasi adalah suatu prosedur yg efektif dan efisien didasari oleh teori dan aturan yg berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yg telah ditetapkan oleh organisasi/institusi
7.Blow dan mayer (Sehendra,2006)
Birokrasi adalah organisasi besar merupakan lembaga yg sangat berkuasa yg mempunyai kemampuan sangat besar utk berbuat kebaikan atau keburukan.
8.Said
Birokrasi Pemerintah adalah seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri.
9.Moerdiono et all
Birokrasi Pemerintah adalah seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipinpin oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri.
Hubungan Negara dg Birokrasi
Semua Birokrasi dalam pengertian publik, erat hubungannya dengan Negara, karena keberadaan dan arah birokrasi diasumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik Negara
Negara adalah rumah utama Birokrasi dalam ranah publik. Birokrasi bekerja untuk Negara, Birokrasi adalah alat Negara dan pemerintahan dalam berbagai manajemen pemerintahan.
Birokrasi adalah aparatur negara dan penyelenggara negara.
Negara adalah : lembaga yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, rakyat (yang menjadi warga negara) dan wilayah tempat berlakunya kedaulatan pemerintah tersebut
Pemerintah adalah : keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam Negara yang bertugas untuk mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintah baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat
Klasifikasi Birokrasi “
Sebagai proses administrasi pemerintahan
Sebagai struktur atau fungsi yg bersifat statis dimana didalamnya ada pejabat yang menjalankan struktur yang disebut Birokrat.
Tugas Utama Birokrasi
Untuk menjalankan pemerintahan
Sebagai struktur yang menjamin kelancaran pemerintahan
Tipe Ideal Rasional Birokrasi (Max Weber)
1.Prinsip Pembagian Kerja
adanya prinsip pembagian kerja yang jelas sesuai spesialisasinya dalam setiap jabatan shg pekerjaan dpt dilaksanakan dg efektif dan penuh tanggungjawab
2.Struktur Hirarki
pejabat yang lebih rendah bertanggungjawab pada yg lebih tinggi, pengawasan dilakukan oleh atasan
3.Aturan dan Prosedur
kegiatan didasarkan pd suatu sistem peraturan yang konsisten, utk menjamin keseragaman pelaksanaan setiap tugas tanpa melihat jumlah orang yg terlibat dalam organisasi.
Karakteristik Birokrasi
Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: pembagian tugas, hierarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal di antara para pekerja.
Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen.
Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi. Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik.
Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi
Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:
a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional.
b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hierarki.
c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi.
d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi.
Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Administrasi
Konsep & Ruang Lingkup
Thomas Dye (1981)
Kebijakan publik adalah apapun plihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan publik.
Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu misal: pendidikan, politik, ekonomi pertanian, pertahanan dsb.
David Easton berpandangan bahwa kebijakan pemerintah identik dengan pengalokasian nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Contoh UU 22/1999 jo UU 32/2004 yang esensinya adalah penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Lingkup kebijakan publik sangat luas karena menyangkut semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik terdapat 3 hierarki antara lain:
Kebijakan local
Kebijakan regional
Kebijakan nasional
Ilmu Kebijakan
Ilmu Kebijakan adalah studi tentang memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia yang tentu bergayutan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Miftah Thoha:2002), 5 tahapan yang perlu dilakukan:
1.Penjelasan tujuan-tujuan
2. Identifikasi kecenderungan-kecenderungan
3. Menganalisa keadaan lapangan melalui hasil-hasil penelitian dan evaluasi
4. Proyeksi masa depan
5. Pemilihan dan penetapan alternatif
Kesimpulan bahwa kebijakan dapat dipelajarai untuk memproses dan menghasilkan produk kebijakan yang kualitas dan efektif terhadap solusi nilai-nilai serta praktika-praktika
Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik
Studi kebijaksanaan publik merupakan dimensi baru dalam administrasi negara, yang harus tumbuh dengan cepat.
Pada umumnya kebijaksanaan publik dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga faktor yang mengeratkan hubungan kebijaksanaan publik dengan institusi pemerintah:
a. Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan publik.
b. Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal.
c. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat.
Dasar pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan publik. Tetapi, tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang benar-benar bersifat publik. Karena itu, dikatakan bahwa kepentingan publik adalah kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, kebijaksanaan publik tidak hanya dibuat oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dibuat oleh organisasi-organisasi lain.
Proses Kebijakan Publik
Michael Howlet & M. Ramesh (1995) ada 5 tahapan sbb:
1. Agenda Setting, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah (membangun persepsi stakeholders, batasan masalah dan memobilisasi dukungan, parpol, media, LSM dan masyarakat.
2. Formulasi kebijakan yakni proses perumusan pemilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Decision making oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
4.Policy implementasi, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil
5.Policy evaluation, monitor untuk menilai hasil kinerja kebijakan
Michael Howlet & M. Ramesh (1995) ada 5 tahapan sbb:
1. Agenda Setting, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah (membangun persepsi stakeholders, batasan masalah dan memobilisasi dukungan, parpol, media, LSM dan masyarakat.
2. Formulasi kebijakan yakni proses perumusan pemilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Decision making oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
4.Policy implementasi, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil
5.Policy evaluation, monitor untuk menilai hasil kinerja kebijakan
Partisipasi public dalam pembuatan kebijakan pemerintah :
pertama adalah adanya peningkatan kualitas kebijakan public yang dihasilkan oleh pemerintah.
kedua, selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, partisipasi public dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi lebih kuat karena akan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan publik merupakan proses pengkajian yang terjadi atas 5 komponen setiap komponen dapat berubah melalui prosedur metodologi tertentu, melalui langkah-langkah sbb:
Perumusan masalah kebijakan
Peramalan masa depan kebijakan
Rekomendasi melahirkan aksi-aksi kebijakan
Pemantauan memperoleh hasil-hasil kebijakan
Evaluasi memperoleh nilai kinerja kebijakan
Jenis-jenis kebijakan
1. Kebijakan Substantif
Contoh: perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil dll
2.Kebijakan kelembagaan
Contoh: oleh legislatif, yudikatif dan departemen
3. Kebijakan menurut kurun waktu
Contoh: kebijakan orde lama, orde baru, reformasi.
Model-model analisis
Menurut Thomas R. Dye adalah model:
a. Sistem.
b. Massa Elit.
c. Kelompok.
d. Rasional.
e. Inkremental.
f. Institusional.
Sedang menurut Robert Presthus pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik
terdiri dari:
a. Kebijaksanaan sebagai Proses Hasil.
b. Studi Kasus.
c. Strategi Inkremental Terpisah.
d. Kebijaksanaan sebagai, variabel independen.
Faktor-faktor implementasi kebijakan publik
Menurut George C. Edwards (1980)
Menemukan hal-hal sebagai faktor berpengaruh implementasi kebijakan.
a. Komunikasi
– Menghindari Distorsi
– Menghindari Resistensi
– Sistem Komunikasi Efektif
b. Sumber Daya
– SDM yang kompetitif sebagai implementator
– SDU
c. Disposisi
– Komitmen implementator yang dimiliki
– Kejujuran dan demokratis
– Disiplin yang baik
d. Struktur birokrasi
– SOP (Standar Operasional Prosedur)
– Rentangan yang pendek dalam struktur
– hindari birokrasi rumit dan komplek
Akuntabilitas Administrasi
Ada dua istilah yang sering kali digunakan saling berganti dalam studi administrasi negara, yakni: pertanggungan jawab dan akuntabilitas. Sebenarnya, keduanya dapat dibedakan. Akuntabilitas menunjuk locus hierarkis dan legal dari tanggung jawab. Sedang tanggung jawab mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal.
Akuntabilitas administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara demokratik modern. Ia mengesankan sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melakukan kegiatannya.
Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah sistem administrasi berjalan secara bertanggung jawab. Pendekatan pertama memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem; sedangkan pendekatan kedua berfokus pada pertanggungan jawab individual.
Sarana yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertanggung jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik.
Definisi Akuntabilitas
Prof Dr. Miriam Budiardjo:
Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.
Tujuan :
Menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks & balances system ).
Jadi AKUNTABILITAS
Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
Sistem Administrasi Negara Indonesia
Pemikiran Sistem
1. Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis.
2.Pendekatan sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem); di mana bagian-bagian (sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interelasi.
3.Karakteristik sistem menurut Schoderbek terdiri dari: interrelasi, interdependensi, holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, entropi, regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran dan umpan balik. 4.Yang dimaksud dengan sistem administrasi negara adalah “struktur untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam satu pemerintahan”. Karakteristik sistem administrasi negara terdiri dari masukan, proses/konversi, keluaran, dan umpan balik.
5.Studi ekologi dalam administrasi negara dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai administrasi negara yang sesuai dengan lingkungan penerimanya. Studi ekologi harus diterjemahkan sebagai satu cara pandang untuk mendekati hubungan sistem administrasi dengan faktor-faktor nonadministrasi.
Sistem Administrasi Negara Indonesia
Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.
Lampiran Soal

1. Sebutkan Paradigma yang ada dalam perkembangan ilmu Administrasi Negara.
2. Dinamika ilmu Administrasi negara memberikan implikasi bahwa ilmu administrasi negara mengalami perubahan dari waktu kewaktu sehingga diera tahun 1990an nama ilmu Administrasi Negara berubah menjadi Ilmu adminitrasi Publik. Sebutkan beberapa argumen yang dikemukakan oleh beberapa pakar yang menjadi dasar perubahan tersebut.
3. Apakah yang dimaksud dengan lokus dan fokus Ilmu Administrasi Negara?
4. Apa pula lokus dan fokus ilmu Administrasi Publik?
5. Sebutkan jenis-jenis kebijakan dan berikan penjelasannya.
Kebijakan publik dapat berupa :
6. Sebutkan Faktor-faktor implementasi kebijakan publik
7. Proses Kebijakan Publik menurut Michael Howlet & M. Ramesh (1995) ada 5 tahapan. Sebutkan lima tahapan tersebut.
8. Merumuskan alternatif kebijakan terbaik yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan yang ada pada masyarakat
9. Sebutkan dan jelaskan Jenis-jenis Teori Administrasi Negara menurut para ahli
10. Jelaskan Sistem Administrasi Negara Indonesia